RADAR SULTIM – Sikap matang seorang pimpinan daerah kembali ditunjukkan Bupati Banggai Ir H Amirudin.
Itu setelah Bupati Amirudin menegaskan, bahwa tidak ada istilah wilayah ‘anak tiri’ di daerah pimpinannya.
Apalagi penganaktirian wilayah-wilayah tertentu itu, hanya dikarenakan kepentingan politik semata.
Itu ditegaskannya pada Musrembang RKPD 2023 dan rembuk stunting untuk Kecamatan Luwuk Utara dan Luwuk Timur, di villa Mololuntun Desa Bunga, Rabu 16 Februari 2022.
Bahwa tidak akan ada usulan program yang seenaknya diubah atau dipindah hanya karena kepentingan politik tertentu.
“Ketika sudah diusulkan, tidak akan pernah terjadi perpindahan.
“Jangan nanti karena ada kepentingan suara di sana kemudian kita harus memilih meletakkan pembangunan itu supaya orang pilih kita.
“Itu, tidak ada seperti itu,” tegas Bupati Amirudin, dikutip dari rilis Kominfo Banggai.
Di hadapan para peserta Musrembang, Bupati Amirudin memastikan semua usulan yang tertampung dalam RKPD, nantinya akan dijalankan sesuai komitmen bersama.
“Bapak ibu tidak perlu khawatir.
“Apa yang bapak ibu usulkan, dan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita, itulah yang akan kita kerjakan,” tegas Bupati Amirudin.
Forum musrenbang, menurutnya, harus menjadi wadah dalam proses perencanaan dari tingkat bawah (desa/kelurahan).
“Dan mesti dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” tandas Bupati Amirudin.
Penagasan Bupati Amirudin itu, yang akan menghilangkan kebiasaan ‘buruk’ politik di daerah, disambut apresiasi tinggi masyarakat yang hadir.
Karena selama ini, kebiasaan-kebiasaan memberi status ‘anak tiri’ pada wilayah yang bukan basis massa, kerap dilakukan para elit di Kabupaten Banggai, birokrasi maupun legislatif.
Ketika memenangkan suatu kontestasi politik, wilayah yang bukan basis massa pendukung, langsung dijadikan ‘anak tiri’.
Program-program pembangunan yang tadinya diperuntukkan bagi suatu wilayah, karena bukan basis massa, langsung dialihkan.
Dan kebiasaan seperti inilah yang ditegaskan Bupati Amirudin akan dihilangkan.
Karena pada dasarnya seluruh wilayah serta masyarakatnya di daerah ini, adalah sama.
Dan memiliki hak yang sama untuk mendapat perhatian Pemerintah, tanpa urusan kepentingan politik.
