RADAR SULTIM – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Banggai ikut serta dalam hearing atau rapat dengar pendapat DPRD Banggai bersama mahasiswa yang tergabung dalam FRAKSI (Front Aksi Rakyat Sipil) pada Senin, 12 Juni 2023.
IMM Banggai melalui Ketuanya, Muh. Rifaldi Sibay menyoroti kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banggai yang belum mampu memberikan hasil yang maksimal untuk dunia pendidikan di Kabupaten Banggai.
Kebagian anggaran hampir 300 milyar dan merupakan nilai terbesar untuk dinas atau OPD di Pemda Banggai, tapi belum mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan.
“Kami mendapatkan banyak informasi bahwa masih banyak sekolah – sekolah yang belum mendapatkan fasilitas yang memadai.
“Tenaga pengajar pun belum tersebar merata bahkan ada sekolah yang kekurangan guru, pembangunan/perbaikkan infrastruktur sekolah pun banyak yang terbengkalai, bahkan ada yang belum mendapatkan perhatian,” terang Faldi sapaan akrabnya.
Disamping itu, IMM Banggai pun menyoroti tindakan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Banggai, yang terindikasi menggunakan dana daerah untuk kepentingan pribadi.
Yaitu membuat baliho atau spanduk ucapan idul fitri bersama istri sebagai bentuk sosialisasi atau kampanye terselubung.
Mengingat istri sang kadis merupakan seorang bakal caleg (calon anggota legislatif).
Baliho itu tersebar di banyak titik di wilayah Kabupaten Banggai.
Dalam RDP, Kepala Dinas Pendidikan Syafrudin Hinelomenepis dugaan tersebut dengan mengatakan bahwa biaya pembuatan baliho itu adalah uang pribadi.
“Namun kami merasa penuh kejanggalan dan anomali terjadi karena dalam baliho tersebut memuat logo Pemda/Dinas Pendidikan.
“Yang artinya tentu menggunakan dana daerah. Sehingga menguatkan dugaan kami dan perlu untuk diusut oleh DPRD dan semua pihak yang berwenang,” tegas dia.
Terbaru, dalam RDP tersebut, ditambahkan Faldi, IMM juga mempertanyakan adanya isu penggandaan soal ujian di setiap sekolah yang diambil alih oleh Disdikbud dengan menggunakan dana BOS.
“Indikasi dan dugaan adanya korupsi dengan adanya kebijakan ini tentu bukanlah suatu yang mengada-ada.
“Sehingga kami meminta kepada DPRD untuk mengaudit kinerja Disdikbud selama ini,” pungkas dia.
