RADAR SULTIM – Program penanganan dan pencegahan stunting di Kabupaten Banggai, ternyata lebih banyak dibebankan ke Pemerintah Desa selama ini.
Sementara dana yang disiapkan dari APBD, dihabiskan hanya untuk pertemuan-pertemuan atau rapat, hingga membiayai makan minum para birokrasi yang terlibat dalam program ini.
Angka prevalensi stunting di Kabupaten Banggai dari tahun 2021 hingga tahun 2022 tak mengalami penurunan signifikan.
Belakangan, angka pemenuhan gizi untuk bayi dan ibu hamil (Bumil) dipertanyakan.
Hal itu lantaran seringnya rapat di hotel yang membahas stunting menggunakan APBD Banggai dibandingkan dengan upaya pemenuhan gizi bagi bayi dan Bumil.
Sejak pekan kedua Maret 2023, awak media ini mengonfirmasi sejumlah kepala desa terkait dengan upaya pemenuhan gizi kepada bayi dan Bumil yang sumber anggarannya berasal dari APBD.
Dua kepala desa (Kades) di Kecamatan Luwuk Timur dan Bualemo mengakui, selama ini tak ada alokasi dana dari APBD yang digulirkan untuk pemenuhan gizi bagi bayi dan Bumil.
Beban pemenuhan gizi justru dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah desa (Pemdes) melalui APBDes setiap tahun.
Intervensi melalui APBD Banggai diduga hanya desa di sekitar Kota Luwuk.
Hal ini sebagaimana konfirmasi dari Kades Tontouan Sumitro Aliwu.
Ia mengakui, Dinas Kesehatan dan Dinas P2KBP3A beberapa kali memberikan mengintervensi untuk pemenuhan gizi bagi bayi dan Bumil.
“Kami di desa juga ada intervensi,” jelas dia kepada Sangalu.com saat ditemui di kantor Bupati Banggai pada Jumat, 17 Maret 2023.
Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan I Wayan Suartika mengakui, adanya alokasi anggaran untuk pemenuhan gizi bagi bayi dan ibu hamil.
“Kita drop makanan tambahan, ibu hamil dan bayi juga. Dari lalu-lalu kan,” tuturnya saat ditemui di salah satu hotel pada Kamis, 16 Maret 2023.
Ia menerangkan, sebelum Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan, pemerintah pusat melaksanakan rapat jarak jauh dengan dengan daerah.
Pada pertemuan ini, kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan program, termasuk dalam pemenuhan gizi bagi bayi dan Bumil hingga pertemuan di hotel.
“Tapi kita sebelum ditetapkan ada zoom, artinya untuk mengetahui kebutuhan apa.
Kadang-kadang menunya mereka tidak sesuai dengan kita,” katanya.
Soal penurunan angka stunting tahuun 2021 ke 2022 yang tidak signifikan, I Wayan Suartika mengatakan, sesuai survei internal Dinas Kesehatan prevalensi stunting di Kabupaten Banggai 14,6 persen, sedangkan survei Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 24,3 persen.
“Data kita hasil pengkuran di lapangan, seharusnya 14,6 persen, hasil survei 24,3 persen. Kita kan tiap 6 bulan diukur,” tuturnya.
Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang diinisiasi Kemenkes menyebutkan, angka prevalensi stunting di Kabupaten Banggai tahun 2022 24,3 persen, sementara tahun 2021 26 persen.
Jika dikalkulasi, angka prevalensi stunting di Kabupaten Banggai hanya mengalami penurunan sebesar 1,7 persen.
Di sisi lain, ditargetkan pada tahun 2024 turun drastis menjadi 14 persen.
Diketahui, setiap pembahasan APBD setiap tahun Pemda dan DPRD Banggai juga tak pernah menghitung total anggaran pemenuhan gizi bagi bayi dan Bumil serta dana untuk membiayai pertemuan yang berkaitan dengan stunting.
(Alisan)
