RADAR SULTIM – Mulai dari sewa gedung rapat, biaya makan minum, pengadaan gorden, hingga pembelian mobil dinas, ratusan miliar anggaran daerah Kabupaten Banggai yang merupakan uang rakyat, dinilai digerogoti untuk kepentingan birokrat.
Meski ratusan miliar uang rakyat itu sengaja dikucurkan, namun dinilai juga tak ada output yang diterima secara langsung oleh masyarakat.
Sehingganya, ketimbang habiskan uang daerah untuk kepentingan birokrasi yang tidak jelas, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Luwuk Banggai, mendesak agar dapat digeser untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Hal ini ditegaskan Muh Risaldi Sibay selaku Kepala Bidang Hikmah dan Advokasi IMM Luwuk Banggai, Minggu 21 Mei 2023.
Menurutnya, APBD, DAU dan DAK itu menrupakan uang yang dikucurkan Pemerintah Pusat dan sudah diatur penggunaannya (earmark).
“Seperti untuk anggaran kesehatan, pendidikan, hingga gaji ASN, sudah selesai diatur di situ. Daerah hanya sebatas perantara program Pusat.
“Pemda hanya berperan di belanja PAD dan DBH yang mana adalah milik daerah dan bebas kelola (blockgrant),” kata Saldi.
Bukannya malah menambah dan menopang program Pemerintah Pusat khususnya infrastruktur, lanjut dia, PAD dan DBH malah banyak digunakan untuk belanja operasional daerah.
Seperti perjalanan dinas (perjadin), perbaikan gedung pemerintah, pengadaan gorden, makan minum, sewa gedung, hingga pengadaan mobil dinas, yang mana tidak bersentuhan dengan masyarakat.
“Uang yang seharusnya untuk rakyat itu malah digerogoti Bupati dan OPD. Jelas terasa ketidakberpihakan Pemda pada masyarakat,” kesal Risaldi Sibay.
Seperti pengadaan mobil dinas berupa Toyota Land Cruiser senilai Rp 2,7 miliar untuk Bupati Banggai.
Menurut Saldi, hal itu terasa tidak etis dan minim moral di tengah Kesulitan ekonomi masyarakat akibat kegagalannya dalam mencegah inflasi di tahun 2022 dan 2023.
“Apalagi pemeliharaan mobil mewah tersebut hanya akan membebani APBD kita selanjutnya.
“Padahal beliau masih memiliki Toyota Fortuner yang disediakan dari APBD kita,” pungkasnya.
Untuk perjadin dan sewa gedung dengan total Rp 118 miliar. Disebutkan Risaldi anggaran yang sangat besar itu dinilai aneh.
Dengan alasan karena kualitas OPD Pemda Banggai dalam kerja-kerja peningkatan PAD, itu rendah.
“Bahkan saat mediasi dengan kami, Irwanto Kulap (aleg DPRD Banggai) mengatakan, realisasi PAD hanya sebesar Rp 70 miliar. Uang habis Rp 118 miliar tapi pendapatan dari kemampuan kerja hanya Rp 70 miliar. Besar pasak dari tiang,” ujarnya.
Sehingganya IMM Luwuk Banggai juga menilai anggaran perjadin yang besar hanya buang-buang anggaran daerah, tidak ada output yang jelas.
“Padahal dalam kerja-kerjanya, Pemda bisa melalui zoom, seperti saat Pandemi dulu. Atau rapat di balai pertemuan masing-masing OPD tanpa harus ke hotel,” kata Saldi lagi
DPRD Banggai dan BPK kemudian diminta jangan hanya diam dengan kondisi ini.
“Usut kemana saja uang itu. Jangan sampai ada perjadin yang fiktif,” tungkasnya.
Lebih lanjut dikatakan jika jalan dan jembatan adalah urat nadi perekonomian. Sehingga prioritas anggaran pada infrastruktur ini tidak bisa disepelekan.
“PAD dan DBH seharusnya hadir untuk itu, misalnya pelebaran atau penambahan alternatif jalan baru di tempat yang rawan kemacetan seperti di Kilo 1 dan Maahas.
“Jangan berdalih bahwa itu jalan Provinsi sehingga lepas tangan, atau meminta dan menunggu Gubernur.
“Justru dengan itu Pemda berpikir untuk membuat jalan alternatif milik daerah sendiri lewat APBD. Misalnya membuat jalan di sisi lain seperti di pesisir pantai perkotaan,” papar Risaldi.
Begitupun untuk daerah seperti Bualemo, Balantak dan wilayah lainnya yang merupakan bagian dari Kabupaten Banggai.
Ditekankan Saldi, harus ada APBD kita yang digunakan untuk perbaikan jalan itu.
Sehingga peran Pemda itu dinilai nyata, bukan hasil loby ke Pemerintah Provinsi, yang dianggap sebuah pencapaian.
“Untuk itu kami meminta Pemda melakukan APBD perubahan untuk pergeseran anggaran berupa perjadin, mobil dinas, makan minum dan lain-lain yang tidak bersentuhan dengan masyarakat, untuk difokuskan ke infrastruktur,” tutup dia.
