RADAR SULTIM – Wakil ketua KPK Johanis Tanak hadiri rapat koordinasi UKPBJ ke II Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan di Kota Luwuk Banggai, Selasa 23 Mei 2023.
Bertempat di Estrella Hotel, kegiatan UKPBJ ke II Sulteng akan dilaksanakan selama 3 hari, hingga 25 Mei 2023.
Selain wakil ketua KPK, rakor juga dihadiri Wagub Sulteng Ma’mun Amir, Bupati Banggai Amirudin, deputi bidang hukum penyelesaian sanggah LKPP RI Setya Budi Arijanta, Kapolda Sulteng diwakili AKP Deni Hendrawan.
Juga para Bupati/Walikota se Sulteng, pimpinan DPRD Banggai, unsur Forkopimda Banggai, dan sejumlah pejabat lainnya.
Mengutip rilis Prokopim Banggai, kehadiran wakil ketua KPK RI Johanis Tanak serta para peserta rakor, disambut baik Bupati Amirudin.
“Selaku tuan rumah pelaksanaan kegaiatan rakor UKPBJ ke-II tingkat Provinsi Sulteng tahun 2023, semoga kedatangan bapak dan ibu hadirin sekalian dapat membawa berkah buat daerah kami,” kata dia.
“Dan semoga betah berada di kota Luwuk selama pelaksanaan rakor berlangsung,” tambah Bupati Amirudin.
Pengadaan barang dan jasa Pemda Kabupaten Banggai, dijelaskan berpredikat sebagai pusat keunggulan (Centre of Excellence) dari LKPP RI.
Juga berpredikat sebagai wilayah bebas korupsi (WBK) yang dianugerahkan dari Kemendagri RI.
Sementara untuk pengadaan barang jasa (PBJ), Kabupaten Banggai menyumbang point tertinggi, yakni 95 point dari 5 progres indikator PBJ MCP Korsupgah yang di programkan oleh KPK.
“Dan Indeks Tata Kelola PBJ (ITKP) Pemda Kabupaten Banggai juga masuk dalam kategori baik dengan nilai 70,3.
“Angka ini merupakan yang tertinggi di wilayah Provinsi Sulteng,” tutup Bupati Amirudin.
Bupati Banggai pada kegiatan itu, menerima piagam penghargaan atas komitmen dan implementasi katalog elektronik lokal, dan mendukung gerakan Nasional bangga buatan Indonesia di Provinsi Sulawesi Tengah.
Penghargaan bagi Pemerintah Daeerah Kabupaten Banggai itu diserahkan Wagub Sulteng, Ma’mun Amir.
Sementara itu, Wagub Sulteng Ma’mun Amir rakor ini sebagai upaya untuk mendukung visi Pemerintah Provinsi Sulteng, yakni “Gerak Cepat menuju Provinsi Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.
“Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab dan amanah yang harus diemban setiap perangkat daerah untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance),” papar Ma’mun Amir.
Selanjutnya, Ma’mun berterima kasih pada LKPP RI beserta jajaran, serta pimpinan KPK RI dan jajaran yang turut hadir.
“Yang akan berbagi ilmu tentang berbagai hal terkait dengan isu-isu strategis pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga dapat mewujudkan tercapainya pengelolaan pengadaan barang/jasa berbasis E-Procurement yang unggul berintegritas dan bebas korupsi,” kata Ma’mun.
Kegiatan ini juga disebutkannya, merupakan sarana yang baik strategis guna menyamakan persepsi serta pemahaman dan kemajuan pengadaan barang/jasa dalam mewujudkan pencapaian tujuan program pembangunan daerah.
“Saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah hendaknya selalu memperhatikan Inpres No. 2 Tahun 2022 Tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.
“Dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah,” tutup Wagub Ma’mun Amir.
